Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat komitmennya guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta fokus pada perbaikan mutu pelayanan publik.
Hal tersebut ditegaskan lewat kegiatan deklarasi penguatan komitmen bersama sekaligus sosialisasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang bertempat di Ruang Tegowangi BKAD pada Selasa (6/10).
Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa yang hadir mewakili Bupati Hanindhito Himawan Pramana menjelaskan bahwa pembangunan zona integritas ini adalah langkah strategis untuk merealisasikan komitmen tersebut.
”Komitmen tersebut harus dimulai dari jajaran pimpinan dan menjadi keteladanan bagi seluruh aparatur,” ujarnya.
Mbak Dewi juga menjelaskan bahwa upaya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM ini turut bertujuan untuk mencegah serta menekan potensi terjadinya korupsi, gratifikasi, konflik kepentingan, maupun bentuk pelanggaran integritas lainnya.
Di sisi lain, Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri Wirawan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan agar para aparatur semakin paham mengenai konsep serta tahapan pembangunannya.
“Yang paling penting adalah adanya perubahan pola pikir, budaya kerja, serta komitmen nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terang Wirawan.
Memasuki tahun 2026, Pemkab Kediri kembali menyiapkan beberapa perangkat daerah bersama unit pelayanan untuk mengikuti pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
Langkah ini juga merupakan kelanjutan dari program pembangunan zona integritas yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sejak tahun 2018.
Leave a comment