Di tengah tantangan keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen menjaga agar pelayanan publik serta program pembangunan terus berjalan. Langkah ini dilakukan dengan mengarahkan anggaran 2027 pada berbagai program yang langsung berdampak ke masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri pada Selasa (3/11/2026). Agenda rapat paripurna ini berfokus pada penyampaian jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi terkait APBD Tahun Anggaran 2027.
Mbak Dewi turut menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan serta rekomendasi yang diberikan oleh tujuh fraksi DPRD. Berbagai masukan itu nantinya dipakai sebagai bahan penyempurnaan kebijakan anggaran supaya makin tepat sasaran serta membawa manfaat nyata bagi warga.
Memasuki tahun 2027, Pemkab Kediri telah menyiapkan sejumlah prioritas pembangunan. Fokusnya mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemerataan ekonomi beserta penguatan UMKM, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur dasar, upaya pelestarian lingkungan, sampai digitalisasi layanan publik.
“Dari sisi pendapatan, pemerintah akan memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan kepatuhan pembayaran, digitalisasi pelayanan, hingga pengelolaan BUMD,” katanya.
Di sisi lain, alokasi belanja daerah difokuskan pada program produktif yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pemkab Kediri juga menjamin penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran lewat proses pemutakhiran serta validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Masuk ke sektor pendidikan, Pemkab Kediri menyediakan alokasi beasiswa lewat program Kediri Berbudaya senilai Rp30 miliar per tahun, yang juga dibarengi dengan kegiatan pembangunan serta rehabilitasi fasilitas sekolah.
Untuk bidang kesehatan, mutu layanan di Puskesmas terus ditingkatkan oleh pemerintah, termasuk rencana mengubah status Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap.
“Di bidang infrastruktur, penanganan jalan kabupaten, jembatan, irigasi, dan penyediaan air bersih dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan, konektivitas wilayah, serta kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu dalam bidang ekonomi, Mbak Dewi menjelaskan bahwa pemerintah berupaya mendorong hilirisasi produk unggulan daerah agar memiliki daya saing serta nilai tambah. Langkah konkretnya diwujudkan lewat penyediaan fasilitas pengolahan padi berupa gudang, dryer, serta huller di BPP Purwoasri, ditambah kerja sama strategis bersama Food Station Jakarta.
Leave a Reply