Sudut Muda

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri belakangan ini sukses memangkas angka kemiskinan sampai menyentuh level satu digit. Prestasi ini dipakai sebagai fondasi kuat dalam mengoptimalkan beragam program pengentasan sekaligus mematok target nihil kemiskinan ekstrem pada tahun 2027.

Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa mengungkapkan bahwa pencapaian dalam mempertahankan angka kemiskinan di kisaran satu digit merupakan buah kolaborasi bersama yang wajib dijaga konsistensinya.

Merujuk pada catatan data 2026, total warga miskin di wilayah Kabupaten Kediri ada di angka 154.251 jiwa atau setara dengan 9,58 persen. Perolehan tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2025 yang kala itu menyentuh 157.470 jiwa atau sebesar 9,81 persen.

“Tentu ini harus kita pertahankan dan tingkatkan melalui kerja sama seluruh pihak,” ujar Mbak Dewi sewaktu memimpin penutupan agenda Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) bertempat di Ruang Tegowangi, Kantor BKAD, pada hari Jumat (6/11).

Dalam rangka memaksimalkan langkah tersebut, Pemkab Kediri mengusung program Nawa Pratistha atau Sembilan Jalan Kebangkitan. Poin utamanya mencakup pembangunan rumah data terpadu, optimalisasi jaring pengaman sosial, serta stabilisasi harga bahan pokok.

Lalu dilanjutkan dengan pembentukan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan, peningkatan mutu tenaga kerja, pemerataan akses pendidikan, penyediaan infrastruktur dasar secara merata, perbaikan layanan kesehatan, serta pemanfaatan kawasan hijau guna memperkuat kemandirian pangan.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Mohamad Solikin memaparkan bahwa dari segi pendanaan, Pemkab Kediri menyiapkan alokasi anggaran sejumlah Rp510,14 miliar pada tahun 2025 demi menyokong seluruh kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Porsi terbesar dari total dana yang digelontorkan tersebut difokuskan pada sektor pendidikan dengan persentase 48,51 persen serta bidang kesehatan sebesar 31,63 persen.

“Besarnya alokasi pada dua sektor tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat,” pungkasnya.