Sebanyak ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya (ABS) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur pada Selasa (10/11/2026). Lewat aksi itu, para mahasiswa menyuarakan empat poin tuntutan kepada pemerintah, mulai dari perbaikan anggaran negara sampai desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional.
Birbik Arya Fairuzamani selaku Ketua BEM Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menyebutkan bahwa ada berbagai isu yang disoroti oleh kalangan mahasiswa, mencakup kebijakan keuangan negara, penanganan karhutla, hingga pemerataan anggaran sektor pendidikan.
“Empat tuntutan yang kami bawa yakni restrukturisasi APBN, penetapan karhutla sebagai bencana nasional, evaluasi pejabat negara yang dinilai tidak kompeten, serta pembenahan distribusi anggaran pendidikan,” ujar Birbik.
Ia menilai masalah anggaran pendidikan ini wajib dicermati secara mendalam karena alokasi dana yang ada dianggap belum tersalurkan secara optimal dan belum sepenuhnya menuntaskan kebutuhan di bidang pendidikan.
Di samping itu, para mahasiswa turut mendesak pemerintah supaya kilat menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta meminta peninjauan kembali bagi pejabat negara agar posisi dan tugas yang dipegang benar-benar selaras dengan kemampuan serta kompetensi tiap individu.
Di tengah aksi, kelompok massa tersebut meminta agar bisa berjumpa secara langsung bersama Musyafak Rouf selaku Ketua DPRD Jatim demi memaparkan aspirasi mereka. Keinginan tersebut lantas direspons lewat sesi diskusi bersama Musyafak beserta Diana Sasa yang merupakan anggota Komisi D DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan.
Berkenaan dengan berbagai tuntutan itu, Musyafak mengutarakan dukungannya terhadap apa yang disuarakan mahasiswa, bahkan ia secara terus terang menyatakan setuju ketika berdialog bersama para perwakilan pengunjuk rasa.
“Saya sepakat, bahkan 1000 persen. Saya setuju atas kajian sampean (mahasiswa),” ujar Musyafak.
Rangkaian aksi damai yang melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya ini berfungsi sebagai bentuk desakan agar pemerintah lekas merespons dan menindaklanjuti ragam persoalan yang telah mereka gaungkan. (AB)
Leave a Reply