Sudut Muda

Kediri – Pemerintah Kota Kediri bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Kediri guna mengawal jalannya program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Langkah pengawasan ini diambil agar bantuan senilai Rp35 juta per hunian dipakai secara tepat sasaran sesuai peruntukannya.

Pelaksanaan pengawalan ini dijalankan lewat evaluasi Proyek Strategis Daerah (PSD) yang menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Inspektorat, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP).

Pada Selasa (10/11/2026), tim gabungan mendatangi tiga lokasi guna meninjau perkembangan perbaikan rumah warga penerima bantuan, yakni di Kelurahan Tempurejo, Balowerti, dan Banjarmlati.

Kepala DPKP Kota Kediri, Syamsul Bahri, mengutarakan bahwa peninjauan langsung ke lapangan diselenggarakan untuk memastikan program berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta terhindar dari potensi penyimpangan.

“Evaluasi kali ini merupakan kunjungan lapangan kedua setelah sebelumnya dilakukan saat masih 0 persen. Pada tahap ini, progres rehabilitasi telah mencapai sekitar 50 persen dan selanjutnya akan dilakukan pemantauan kembali hingga seluruh pekerjaan selesai 100 persen,” terangnya.

Syamsul memaparkan bahwa pada tahun 2026 pihak DPKP menetapkan target bantuan sosial RTLH bagi 200 unit rumah. Sampai saat ini, realisasinya sudah mencakup 190 penerima.

Di sisi lain, terdapat beberapa calon penerima yang terpaksa tidak bisa melanjutkan program karena situasi tertentu, seperti mengundurkan diri atau meninggal dunia. Sisa alokasi tersebut kemudian digeser lewat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) agar target total tetap menyasar 200 penerima manfaat.

“Untuk sisanya ada beberapa calon penerima yang tidak dapat melanjutkan program karena kondisi tertentu, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri. Sisa alokasi tersebut kemudian kita geser ke Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sehingga target keseluruhan tetap sebanyak 200 penerima manfaat pada tahun ini,” jelasnya.

Mengenai kriteria rumah sasaran, perbaikan diprioritaskan bagi bagian dinding, atap, lantai, dan kamar mandi yang memang butuh direnovasi. Selain itu, calon penerima wajib memenuhi syarat administratif seperti rumah berstatus milik pribadi dan masuk kategori desil 1 hingga 4.

Bantuan tunai sebesar Rp35 juta diberikan kepada masing-masing penerima untuk dibelanjakan secara mandiri. Pengerjaan renovasi setiap rumah ditargetkan rampung selambat-lambatnya dalam kurun waktu dua bulan.

Agar pemanfaatan dana tetap tepat guna, DPKP turut menyiagakan pendamping dari pihak kelurahan. Peran pendamping ini adalah menolong warga saat belanja material sekaligus mengawal proses perbaikan rumah.

Syamsul menaruh harapan agar program tersebut mampu menghadirkan hunian yang kian nyaman serta layak huni bagi masyarakat. Kehadiran pihak Kejaksaan juga diharapkan dapat memperkuat aspek pengawasan.

Sementara itu, Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Bernadeta Susan, menerangkan bahwa program RTLH dikategorikan sebagai proyek strategis pemerintah daerah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota.

Melalui Tim PPS, pihak Kejaksaan turut mengawasi seluruh tahapan program agar berjalan sesuai ketentuan serta petunjuk teknis yang berlaku, sehingga pemakaian anggaran bisa dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi warga.

“Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses pengawalan ini adalah penggunaan dana bantuan sebesar Rp35 juta. Kita berharap uang tersebut betul-betul digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni, bukan disalahgunakan untuk kepentingan lain,” ujarnya.

Menurut Susan, peran pendamping kelurahan juga memegang arti penting guna memastikan belanja material hingga proses renovasi berjalan sesuai koridor aturan.

Di samping itu, Tim PPS Kejaksaan Negeri Kota Kediri rutin melaksanakan peninjauan langsung secara berkala, mencakup pemeriksaan kondisi fisik rumah, kecocokan kriteria penerima, hingga pemantauan penggunaan dana.

“Kita melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah penerima manfaat, memastikan kesesuaian penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menanyakan secara langsung terkait penerimaan dan penggunaan dana bantuan,” ujarnya.

Usai peninjauan, pihak Kejaksaan bakal melakukan evaluasi guna mencatat hal-hal yang perlu dibenahi. Hasilnya diharapkan menjadi masukan berharga bagi pemda agar pelaksanaan program RTLH ke depan semakin transparan dan tepat sasaran.

Anwar, seorang warga Kelurahan Banjarmlati yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit, mengaku bersyukur terpilih sebagai salah satu penerima bantuan renovasi rumah senilai Rp35 juta.

Baginya, bantuan tersebut sangat berarti untuk membenahi kondisi rumahnya yang memerlukan sejumlah perbaikan.

“Bantuan ini saya gunakan untuk memperbaiki bagian atap rumah karena bocor saat musim hujan. Apabila masih ada sisa, rencananya akan saya gunakan untuk memperbaiki kamar mandi yang juga membutuhkan perbaikan,” tuturnya.

Ia berharap huniannya bisa menjadi lebih nyaman dan layak huni, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kediri atas bantuan yang telah disalurkan. (AB)