Ada sebanyak 78 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kabupaten Kediri yang kini sudah aktif beroperasi. Fungsi dari koperasi tersebut tidak hanya menjadi sentra ekonomi warga desa, melainkan juga dipakai sebagai infrastruktur resmi pemerintah untuk menyalurkan berbagai barang subsidi serta bantuan sosial.
Pihak Pemerintah Kabupaten Kediri menyatakan komitmennya dalam mengawal program strategis besutan Presiden Prabowo Subianto ini. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebutkan bahwa bentuk dukungan tersebut mencakup penyediaan lahan agar gerai KDKMP bisa berdiri.
Mas Dhito juga menegaskan bahwa kehadiran KDKMP di setiap kelurahan maupun desa sama sekali tidak bertujuan untuk menyaingi usaha milik warga setempat. Koperasi ini dipersiapkan sebagai sarana pemerintah dalam mendistribusikan produk bersubsidi seperti pupuk, elpiji 3 kg (gas melon), serta ragam kebutuhan pokok lainnya.
“Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperasi (KDKMP) ini,” ujar Mas Dhito usai menemani Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau kegiatan operasional KDKMP Sonorejo yang berlokasi di Kecamatan Grogol pada hari Kamis (15/10).
Selain menyalurkan aneka subsidi pemerintah, keberadaan koperasi ini ke depannya juga disiapkan untuk menyalurkan program bansos. Di samping itu, KDKMP rencananya bakal diintegrasikan bersama gerai layanan perbankan serta fasilitas dukungan modal usaha PNM Mekaar yang menawarkan bunga rendah.
Secara keseluruhan di Kabupaten Kediri, dari total 344 desa/kelurahan, jumlah gerai KDKMP yang pembangunannya sudah rampung 100 persen mencapai 343 gerai. Dalam peninjauan gerai yang sudah berdiri ini, Mas Dhito menilai pemeriksaan kelengkapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menjadi hal yang amat krusial.
“Hari ini yang kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti,” jelasnya.
Di sisi lain, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan harapan agar keberadaan KDKMP mampu mencegah terjadinya kebocoran pada distribusi barang subsidi pemerintah. Penyaluran bantuan pun diyakini bisa lebih tepat sasaran karena langsung diterima oleh masyarakat yang berhak mendapatkannya.
Zulkifli menambahkan, di samping berfungsi sebagai saluran distribusi bansos seperti PKH serta barang bersubsidi, KDKMP turut mengemban peran sebagai offtaker yang siap menyerap hasil produksi warga desa. Sebagai contoh, jika harga jual gabah petani berada di bawah standar ketetapan pemerintah yakni Rp6.500/kg, pihak koperasilah yang akan membelinya.
“Ini semualah yang diprogramkan Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi sehingga desa maju dan berkembang,” pungkasnya.
Leave a Reply