Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen mendukung perluasan akses layanan keuangan bagi warganya, mulai dari kemudahan memiliki rekening bank hingga pembiayaan untuk usaha.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa sewaktu hadir dalam Rapat Koordinas Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 bertempat di JIExpo Kemayoran, Jakarta, hari Kamis (22/10). Dirinya datang mewakili Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.
Mbak Dewi menuturkan bahwa agenda Rakornas ini membicarakan evaluasi pencapaian serta program perluasan akses keuangan, yang mencakup pembiayaan bagi pelaku usaha, kepemilikan rekening untuk masyarakat umum, hingga kalangan pelajar.
“Harapannya, semakin banyak masyarakat, terutama yang memiliki usaha, bisa memanfaatkan fasilitas kredit untuk mengembangkan usahanya,” kata.
Di samping pembiayaan usaha, Mbak Dewi juga menyoroti pentingnya kepemipikan rekening atas nama pribadi, khususnya guna mempermudah penyaluran berbagai bentuk bantuan. Cara ini dinilai mampu menciptakan transaksi yang lebih aman sekaligus menekan risiko penyalahgunaan.
"Masyarakat juga diharapkan semakin cermat dalam memilih lembaga keuangan resmi dan menghindari tawaran investasi ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian," harapnya.
Pada acara Rakornas tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menginformasikan bahwa Indonesia kini sudah memiliki sebanyak 552 TPAKD yang tersebar di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota.
Memasuki tahun 2026, tercatat tingkat literasi keuangan secara nasional menyentuh angka 69 persen, sementara itu untuk inklusi keuangan sudah sukses menembus di atas 93 persen.
Presiden RI Prabowo Subianto ketika hadir dalam acara yang sama turut memberikan apresiasi atas kerja sama antara OJK, pemda, Bank Indonesia, serta pihak terkait lainnya dalam upaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan perihal pentingnya fungsi jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah untuk mengelola sumber daya serta kekayaan Indonesia demi mewujudkan kemakmuran rakyat.
“Kita harus tahu tanggung jawab kita terhadap rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Kita akan fokus meningkatkan ekonomi. Tidak hanya dari atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun,” tegasnya.
Dalam rangkaian acara tersebut, Presiden juga melakukan peresmian Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) serta meluncurkan peta jalan atau roadmap TPAKD 2026–2030 guna dijadikan pedoman dalam memperkuat akses keuangan di daerah.
Leave a Reply