Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Kehadiran dewan ini sekaligus memperluas fokus kebijakan dari sekadar akses layanan keuangan menjadi kesejahteraan keuangan keluarga.
Peresmian tersebut ditandai lewat penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo, yang turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Presiden.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dalam laporannya bahwa transformasi kelembagaan yang sebelumnya bernama Dewan Nasional Keuangan Inklusif ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Arah kebijakan kini dibuat lebih luas agar bisa menjangkau kondisi keuangan keluarga secara utuh.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menuturkan bahwa keluarga dipilih sebagai fokus karena berkedudukan sebagai unit ekonomi paling kecil dalam masyarakat. Pendekatan ini membuat program serta layanan keuangan bisa langsung dirasakan pada skala rumah tangga.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujarnya.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK pada 2026, Menko Airlangga menyebutkan angka inklusi keuangan Indonesia berada di level 93,61 persen, sementara tingkat literasi keuangannya menyentuh 69,57 persen.
Ia juga menerangkan bahwa Presiden Prabowo memegang posisi sebagai ketua dewan, dengan Menko Perekonomian bertindak sebagai ketua harian. Susunan kepengurusan dewan ini juga menggandeng OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan, di samping beberapa menteri yang masuk sebagai anggota.
Dalam penerapannya, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa fokus akan diberikan pada kualitas kondisi keuangan atau financial wellness, ketahanan dalam menghadapi guncangan atau financial resilience, serta rasa aman ketika mengelola keuangan atau financial security. Pemerintah juga telah menyusun strategi nasional terkait kesejahteraan keluarga, sementara implementasinya di daerah difokuskan pada penguatan literasi keuangan serta pembiayaan UMKM.
Jakarta, 22 Oktober 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden
Instagram: sekretariat.presiden
Leave a Reply