Pemerintah Kabupaten Kediri menyoroti pentingnya perbaikan data kemiskinan supaya penyaluran bantuan sosial (bansos) bisa lebih tepat sasaran. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan bahwa langkah krusial yang perlu diambil adalah melakukan pendataan dari bawah atau bottom up dengan menggandeng ketua Rukun Tetangga (RT) yang paham betul situasi ekonomi warga mereka.
Langkah pembenahan ini diambil Pemkab Kediri lantaran masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data desil dan realitas ekonomi di tengah masyarakat. Kondisi tersebut membuat data acuan untuk distribusi bantuan sosial harus segera dikoreksi agar selaras dengan situasi di lapangan.
Mas Dhito menyebutkan bahwa perbaikan data ini tidak cukup hanya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) saja. Walaupun sistem pencatatan kependudukan sudah mulai beralih ke digital, peran serta warga tetap krusial demi menjamin keakuratan penerima bantuan.
“Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, (tapi) untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri,” kata Mas Dhito.
Sebagai salah satu wujud ikhtiar tersebut, Pemkab Kediri mempercepat proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Berdasarkan catatan hingga 28 Oktober 2026, jumlah warga yang sudah mengaktifkan IKD mencapai 54.605 jiwa.
Di samping itu, disiapkan pula agen perlindungan sosial (Perlinsos) dengan jumlah pendaftar yang melampaui 5.000 orang. Keberadaan agen ini bertugas membantu warga dalam mengusulkan nama-nama yang dipandang layak serta benar-benar membutuhkan bantuan.
Lebih lanjut, Mas Dhito menekankan bahwa proses pendataan bansos wajib berjalan dari tingkat bawah dengan berpijak pada kondisi riil masyarakat. Aturan pengusulan serta koreksi data ini tidak boleh didasarkan atas faktor kedekatan personal, rasa suka, ataupun ketidaksukaan terhadap individu tertentu.
Peran aktif ketua RT dan RW pun dianggap sangat krusial dalam hal ini karena merekalah yang paling mengerti kondisi sosial serta ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar,” tandasnya.
Melalui perbaikan data yang melibatkan langsung masyarakat ini, Pemkab Kediri menaruh harapan agar distribusi bansos bisa semakin tepat sasaran dan diterima langsung oleh warga yang memang berhak mendapatkannya. (AB)
Leave a Reply