Lamongan – Kebijakan anyar dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai biaya operasional tengah menuai keluhan dari para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Lamongan.
Situasi tersebut membuat para pengelola SPPG berada dalam kondisi pelik. Mereka harus memilih antara memangkas jumlah relawan atau tetap mempertahankan pegawai namun harus rela menerima potongan gaji.
Sirodjuddin selaku perwakilan Mitra Relawan SPPG Dlanggu yang terletak di Kecamatan Deket, Lamongan, menyampaikan bahwa aturan tersebut bikin pengelola wajib memikirkan kembali operasional di lapangan.
Ia menyebutkan, meski pihak BGN tidak menyarankan pemangkasan relawan dan memberikan opsi berupa sistem shift atau jadwal kerja bergiliran, praktiknya tetap bisa berdampak pada kelancaran produksi SPPG.
“Dari BGN memang tidak boleh mengeluarkan atau membatasi relawan. Tapi kalau saya pikir secara mendalam ini puyeng, tidak bisa, tetap harus mengeluarkan relawan itu,” ungkapnya saat kegiatan istigasah dan doa bersama, Minggu (8/11/2026).
Pria yang kerap dipanggil Gus Sirod itu menerangkan bahwa tiap SPPG mempunyai karakteristik serta beban kerja berlainan, sehingga kebutuhan tenaga kerjanya tidak bisa disamaratakan begitu saja.
Keberadaan tenaga kerja sendiri merupakan elemen krusial agar seluruh rangkaian operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berjalan secara maksimal.
“Sekarang ada lima divisi. Lima divisi itu kalau 15 relawan kita bagi lima, itu aja 10, itu belum termasuk cleaning service dan satpam, Pak,” ujarnya.
Dirinya berharap penataan tenaga pendukung ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama. Dengan begitu, standar operasional prosedur (SOP) dari BGN tetap mampu mewadahi kebutuhan teknis tiap SPPG secara adil.
“Yang saya minta setelah acara ini saya berdoa juga mengharapkan, sangat berharap untuk Bapak Sudaryono mengkaji ulang, mengevaluasi lagi masalah relawan biar tetap kembali seperti semula,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Priatini yang mewakili pekerja divisi pengolahan perlengkapan turut menyampaikan keluh kesahnya. Menurutnya, Program MBG selama ini sudah memberikan peluang kerja bagi warga, khususnya para ibu rumah tangga serta masyarakat dari golongan prasejahtera.
Ia khawatir kebijakan yang berpotensi memangkas jumlah relawan justru bertentangan dengan misi utama program untuk membuka lapangan pekerjaan baru.
“Program Pak Prabowo kan menciptakan lapangan kerja. Nah, terus kebijakan BGN kan mengurangi, mengurangi relawan. Otomatis pekerja itu berkurang. Seharusnya kan menciptakan lapangan kerja. Kok malah ini kebijakan BGN kok tambah mengurangi,” ungkap Priatini. (AB)
Leave a Reply